PDIP ingatkan pemerintah ada ancaman melambatnya pertumbuhan ekonomi RI imbas Pertamax mahal

Ringkasan Berita:

• Legislator PDIP Deddy Sitorus menilai kenaikan harga Pertamax mencerminkan lemahnya ketahanan energi nasional dan rentannya Indonesia terhadap gejolak global.
• Kenaikan BBM non-subsidi disebut menambah beban kelas menengah, UMKM, sektor logistik, dan industri di tengah tekanan ekonomi.
• Deddy mengingatkan dampak lanjutan berupa inflasi, penurunan daya beli, hingga potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional jika kondisi berlanjut.

Berita Hari Ini -, JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non-subsidi dalam hal ini Pertamax RON 92 mendapat sorotan serius bagi Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus.

Deddy menilai, kenaikan harga Pertamax ini merupakan dampak paling nyata dari lemahnya ketahanan energi nasional yang membuat posisi Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi global.

"Negara-negara lain biasanya punya cadangan minimal 3 sampai 6 bulan ke depan, tetapi Indonesia hanya punya 20-25 hari saja. Hal ini membuat harga BBM di Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas harga dunia," ujar Deddy saat dimintai tanggapannya oleh Tribunnewscom, Minggu (21/6/2026).

Tak hanya soal cadangan yang tipis, Deddy juga menyoroti kondisi infrastruktur energi di tanah air. Spesifikasi kilang minyak milik Indonesia kata dia, berbeda dengan mayoritas standar BBM dunia.

Kondisi tersebut menurutnya yang akhirnya menciptakan inefisiensi harga yang terus-menerus.

Mirisnya, beban inefisiensi tersebut akhirnya harus dipikul oleh rakyat sebagai konsumen terutama mereka kelas menengah.

"Ada inefisiensi harga berkelanjutan yang harus ditanggung konsumen Indonesia karena spesifikasi kilang kita yang berbeda," lanjutnya.

Kondisi tersebut, diperparah dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dan melonjaknya harga minyak mentah dunia menciptakan tekanan fiskal yang luar biasa berat.

Namun, ia menyayangkan keputusan pemerintah yang seolah menjadikan kelas menengah sebagai sasaran utama untuk menyelamatkan kas negara.

"Pemerintah tidak punya pilihan lain selain membebani kelas menengah dengan menaikkan harga BBM non-subsidi secara drastis. Pilihan ini diambil karena menaikkan BBM bersubsidi dianggap tidak populis dan memiliki risiko politik serta ekonomi yang terlalu tinggi," tegas Deddy.

Atas kondisi ini, Deddy mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan menaikkan harga Pertamax ini.

Beberapa upayanya kata dia dengan menerapkan skema burden sharing atau pembagian beban antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. 

Hal ini bertujuan agar kelas menengah tidak terus menderita di tengah gempuran pajak dan penurunan daya beli yang berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi RI

"Kenaikan BBM non-subsidi ini juga menekan UMKM, kontraktor, sektor logistik, hingga industri. Pada akhirnya, kalau ini terus berlanjut, akan mendongkrak harga-harga barang (inflasi) dan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.

Diketahui, kenaikan harga BBM non-subsidi dalam hal ini Pertamax RON92 yang mencapai Rp16.250 perliter telah mulai dirasakan dampaknya oleh para pengguna kendaraan pribadi dan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Tak hanya itu, aksi demonstrasi dengan narasi menolak kenaikan harga Pertamax tersebut sudah mulai masif digelar di sejumlah daerah termasuk di Jakarta.

Sebagian besar massa aksi merasa kecewa dengan keputusan Pertamina bersama pemerintah yang menaikkan harga BBM Pertamax secara diam-diam pada malam hari.