Kritik PDIP soal harga Pertamax singgung pertumbuhan ekonomi: Pemerintah bebani kelas menengah

Ringkasan Berita:Kritik PDIP Soal Harga BBM

• PDIP sebut kenaikan Pertamax akibat rapuhnya cadangan energi RI yang hanya 20-25 hari.
• Spesifikasi kilang minyak RI yang berbeda dinilai picu inefisiensi harga BBM.
• Pemerintah dituding jadikan kelas menengah tameng fiskal lewat kenaikan BBM non-subsidi.
• Deddy Sitorus usul skema burden sharing agar UMKM dan industri logistik tidak ambruk.
• Kenaikan harga Pertamax ke Rp16.250 per liter memicu gelombang demo besar di Jakarta.

Berita Hari Ini -– Gelombang penolakan terhadap meroketnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 ke angka Rp16.250 per liter terus menggelinding panas. 

Kebijakan yang memicu demonstrasi masif di berbagai daerah, termasuk kepungan massa di Jakarta, kini mendapat sorotan tajam dan kritik dari internal parlemen.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai lonjakan tajam harga Pertamax merupakan imbas nyata dari rapuhnya ketahanan energi nasional. 

Lemahnya fondasi ini membuat Indonesia selalu menduduki posisi rentan terhadap setiap guncangan geopolitik dan ekonomi global.

"Negara-negara lain biasanya punya cadangan minimal 3 sampai 6 bulan ke depan, tetapi Indonesia hanya punya 20-25 hari saja. Hal ini membuat harga BBM di Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas harga dunia," ujar Deddy saat dimintai tanggapannya oleh Tribunnews.com, Minggu (21/6/2026).

Selain tipisnya cadangan minyak nasional, Deddy Sitorus membongkar borok infrastruktur energi di tanah air. 

Ia membeberkan bahwa spesifikasi teknis kilang minyak milik Indonesia saat ini sangat berbeda dengan mayoritas standar BBM dunia. 

Celah teknologi ini dinilai menciptakan inefisiensi harga yang masif dari hulu ke hilir.

Mirisnya, Deddy menyebut seluruh beban inefisiensi operasional tersebut pada akhirnya harus dipikul secara paksa oleh rakyat selaku konsumen akhir, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah.

"Ada inefisiensi harga berkelanjutan yang harus ditanggung konsumen Indonesia karena spesifikasi kilang kita yang berbeda," lanjut legislator partai banteng tersebut.

Jadikan Kelas Menengah Tameng Fiskal Pemerintah

Situasi kian kritis akibat efek domino melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang berbarengan dengan melambungnya harga minyak mentah dunia. 

Tekanan fiskal yang luar biasa berat ini dinilai membuat pemerintah panik, lalu mengambil jalan pintas dengan mengorbankan kelas menengah demi menyelamatkan kas negara atau APBN.

"Pemerintah tidak punya pilihan lain selain membebani kelas menengah dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi secara drastis. Pilihan ini diambil karena menaikkan BBM bersubsidi dianggap tidak populis dan memiliki risiko politik serta ekonomi yang terlalu tinggi," sergah Deddy Sitorus secara lantang.

Atas kondisi dilematis ini, Deddy mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi total kebijakan harga Pertamax. 

PDIP mengusulkan penerapan skema burden sharing atau pembagian beban fiskal antara BBM bersubsidi dan non-subsidi secara berkeadilan. 

Langkah darurat ini krusial agar kelas menengah tidak terus dihantam dari berbagai arah ditengah gempuran kenaikan pajak dan penurunan daya beli.

"Kenaikan BBM nonsubsidi ini juga menekan UMKM, kontraktor, sektor logistik, hingga industri. Pada akhirnya, kalau ini terus berlanjut, akan mendongkrak harga-harga barang (inflasi) dan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Deddy memperingatkan risiko resesi.

Sebagai informasi, penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan Pertamina bersama pemerintah secara diam-diam pada malam hari tersebut telah memukul telak para pengguna kendaraan pribadi serta pelaku usaha kecil di berbagai daerah, hingga memicu kemarahan publik yang berujung pada aksi unjuk rasa beruntun di jalanan ibu kota.

Simak berita terbaru Berita Hari Ini -diGoogle Newsdan ikuti saluran Berita Hari Ini -diWhatsApp

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Ingatkan Pemerintah Ada Ancaman Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi RI Imbas Pertamax Mahal