Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Mamuju Tengah, Bupati Arsal minta data akurat

Ringkasan Berita:

• BPS Kabupaten Mamuju Tengah resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai awal rangkaian pendataan ekonomi di wilayah tersebut.
• Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menegaskan pentingnya data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan meminta pelaku usaha memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
• Pemkab Mamuju Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus dengan melibatkan pemerintah kecamatan hingga desa 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju Tengah resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Peresmian ini sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan pendataan lapangan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Kegiatan pencanangan berlangsung di Alun-Alun Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak.

Bupati Mamuju Tengah,Arsal Aras bersama Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta berbagai pihak terkait hadir.

Bupati Mamuju Tengah Arsal menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah membutuhkan data akurat dari pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Dikarenakan sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Orang nomor satu di Mamuju Tengah itu mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha memberikan data benar dan akurat kepada petugas sensus. 

Menurutnya, keakuratan data sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyalurkan bantuan maupun menyusun program tepat sasaran.

"Seluruh pelaku usaha, diharapkan memberikan informasi sebenar-benarnya," pinta Arsal dikonfirmasi Berita Hari Ini -, Senin (22/6/2026).

Bupati Arsal juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi. 

Dukungan tersebut akan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga aparat pemerintahan di tingkat paling bawah guna memastikan kegiatan sensus berjalan lancar.

"Kami akan memberikan dukungan penuh," jaminnya. 

Jika terdapat kendala di tingkat kecamatan maupun desa, ia meminta segera disampaikan sehingga dapat ditindaklanjuti. 

Tujuannya memperoleh informasi akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan data valid memudahkan proses pengolahan oleh BPS dan menghasilkan gambaran kondisi ekonomi sebenarnya. 

Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM, distribusi bantuan usaha, dan berbagai program ekonomi lainnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.(*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar, Sandi Anugrah