Ekonom: Piutang pemerintah persempit ruang keuangan PLN

Berita Hari Ini -.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan piutang pemerintah yang belum dibayarkan membuat ruang finansial PLN menjadi semakin terbatas. Faisal menilai besarnya piutang turut memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

"Kalau kita kaitkan dengan kasus pemadaman listrik PLN yang terjadi pada saat sekarang, ini kan sebetulnya berarti piutang pemerintah atau utang pemerintah kepada PLN yang masih banyak belum terbayar, ini kan salah satu faktor yang membuat ruang finansial atau keuangan dari PLN itu menjadi semakin terbatas," ujar Faisal saat dihubungi Berita Hari Ini - di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Faisal menyebut kondisi itu secara tidak langsung berhubungan dengan kapasitas finansial PLN dalam menjalankan operasional perusahaan. Salah satu persoalan yang muncul adalah terbatasnya pasokan batu bara akibat adanya selisih yang cukup lebar antara harga yang dibayar PLN dan harga batu bara di pasar global.

"Kasus pemadaman listrik yang ada sekarang ini sebetulnya secara tidak langsung berhubungan dengan kapasitas finansialnya PLN juga. Karena memang masalah utamanya adalah terbatasnya pasokan batu bara ke PLN karena adanya spread perbedaan antara harga beli PLN dengan harga di pasaran global yang lebar," ucap dia.

Faisal menjelaskan kemampuan PLN membeli batu bara sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Ketika kemampuan keuangan terbatas, ucap dia, maka ruang untuk meningkatkan harga pembelian bahan baku juga menjadi terbatas.

Ia menilai apabila harga pembelian batu bara perlu dinaikkan agar pasokan tetap terjaga, maka perlu ada pembagian beban antara PLN dan pemerintah. Namun skema tersebut akan sulit dijalankan apabila pemerintah sendiri masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada PLN.

"Nah tapi kalau pemerintah sendiri juga masih memiliki utang pada PLN yang belum dibayarkan, bagaimana kemudian mau menaikkan harga beli PLN atau harga beli dari batu bara. Karena ini kan nanti kalau kenaikan harga ini sebagian mau ditanggung pemerintah berarti kan menambah beban dari sisi fiskal," sambung Faisal.

Faisal menambahkan persoalan tersebut memperlihatkan rumitnya permasalahan kelistrikan yang saat ini dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyelesaikan kewajibannya kepada PLN agar perusahaan memiliki ruang keuangan yang lebih memadai.

"Saya pikir pemerintah memang harus segera melunaskan kewajibannya, utang-utangnya sehingga secara finansial PLN lebih punya ruang untuk bisa bermanuver, termasuk dalam mengatasi masalah pasokan bahan baku dan masalah pembelian bahan baku batu bara terutama dari para pemasok batu bara," kata Faisal.